JAKARTA – Hiruk pikuk rangkaian kampanye pilkada DKI Jakarta dinilai tidak efektif. Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat, kesadaran politik pemilih hanya bergeser sebesar enam persen, terhitung sejak sebelum dan sesudah kampanye dilaksanakan.
Peneliti LSI Iman Suherman mengungkapkan, tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya perubahan berarti dalam perilaku memilih warga DKI setelah memasuki masa kampanye. “Kampanye tidak mengubah pilihan warga terhadap calon,” katanya dalam jumpa pers di Galeri Cemara, Jakpus, kemarin.
Akibatnya, kecenderungan pilihan pada pasangan Adang-Dani dan Fauzi-Prijanto tidak berubah. “Kemungkinan terpilih Fauzi-Prijanto 56 persen, Adang-Dani 22 persen, dan 22 persen belum tahu,” ujarnya.
Angka tersebut diambil dari arah tren pilihan kotor, yakni mengabaikan yang terdaftar dan yang menyatakan tidak ikut pemilu. Dari kecenderungan itu, kata dia, ada sekitar 37 persen pemilih yang mungkin mengubah pilihan pada hari H.
Lemahnya efektivitas kampanye tersebut merupakan akibat penggunaan slogan-slogan dangkal dalam pengenalan diri kandidat. Iman menuturkan, materi kampanye relatif tidak dalam, sehingga tidak mampu membongkar sikap pemilih yang umumnya menentukan pilihan jauh-jauh hari. “Pemilih lebih simpati pada kampanye dialog, bukan dengan pertemuan umum dan pengerahan massa,” tegasnya.
Jika itu dilakukan intensif, ujar dia, kemungkinan mengubah kecenderungan pemilih kian terbuka. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mencermati pasangan Adang-Dani yang tetap berada pada posisi stagnan di derajat 22 persen. Kondisi tersebut disebabkan basis massa PKS kurang solid dalam mendistribusikan dukungan. “Itu akibat pengaruh figur kandidat. PKS seharusnya memilih calon yang sesuai keinginan psikologi konstituennya,” jelasnya.
Peneliti utama LSI itu menyatakan, kekuatan tim Fauzi-Prijanto (Foke) tersebut kini juga mengalami penguatan soliditas dukungan. Hal itu merupakan pengaruh afiliasi dan koalisi politik di tingkat elite yang melibatkan dua partai besar, PDIP-Partai Golkar. “Koalisi elite partai itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan partai di tingkat wilayah. DPP bisa menekan DPW untuk kepentingan politik lokal,” ungkapnya. (aku/cak)
30/07/2007