Jakarta–Partai politik seharusnya mandiri dalam menentukan sikap partai, bukan hanya berdasarkan kalkulasi politik yang tak memiliki relevasinya dengan kepentingan publik. Partai politik pun jangan menjadi simbol kooptasi kebebasan anggotanya dalam menyampaikan aspirasi yang berbeda dengan yang digariskan partai.
Hal itu dikemukakan pakar hukum tata negara Universitas Andalas Sadli Isra dalam diskusi dialektika demokrasi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/8), bertema “Peluang Amendemen UUD 1945”. “Partai politik itu harus otonom, bukan merujuk pada partai lain dalam memberi dukungan atas suatu keinginan publik,” kata Sadli Isra.
Ikut hadir dalam diskusi tersebut Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkiefli Hassan, Wakil Ketua DPD Irman Gusman dan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Isra Ramli. Zulkiefli Hassan menjelaskan penarikan dukungan PAN terhadap amendemen Pasal 22D 1945 karena hitung-hitungan politis, jikalau dilakukan tak mungkin bisa mengambil kesimpulan.
“Partai Golkar tarik dukungan, Partai Demokrat juga, PDIP dari awal tidak mendukung. Apakah mungkin bisa hasilkan kesimpulan kalau begini. Ya kita menunda dukungan itu hingga setelah 2009 kita akan galang lagi,” papar Zilkiefli Hasan. Namun, ia menjanjikan akan berupaya memperkuat posisi DPD melalui revisi UU Susduk terlebih dahulu.
Sadli Isra mengatakan tindakan penarikan dukungan yang dilakukan oleh sejumlah partai politik terhadap amademen pasal 22D UD 1945 sangat memalukan, tidak saja bagi partai politik itu sendiri tetapi lebih lagi terhadap individu yang telah membubuhkan tanda tangan.
“Ini tindakan mempermalukan dan membunuh anggota. Masa sudah tanda tangan lalu tarik lagi karena desakan partai. Di mana kebebasannya,” tandas Sadli.
Isra Ramli berpendapat saat ini rasionalitas publik untuk mendukung amendemen menjadi irasional bagi elit politik. Beradasarkan suvei LSI, setidaknya 74 persen publik mendukung diadakannya amendemen UUD 1945. Jika partai politik tidak merespons keinginan publik tersebut, dikuatirkan kepercayaan publik terhadap partai politik akan semakin rendah.
Meski dukungan amendemen terus berkurang, Wakil Ketua DPD Irman Gusman tetap tak patah semangat. Menurutnya, sekalipun elite partai politik tak banyak yang mendukung, namun dukungan publik terus bertambah.
“Kita optimistis, masih ada stok suara. Hampir semua gubernur dan bupati dukung. Apakah kita mau abaikan mereka semua?” ujar Irman Gusman. (inno jemabut)
04/08/2007