Lembaga Survei Indonesia: The Leading Indonesian Pollster

Penghargaan Internasional: American Political Science Association (APSA)

American Political Science Association (APSA) memberikan penghargaan Franklin L. Burdette/Pi Sigma Alpha Award tahun 2010 kepada:

Dr. Saiful Mujani
Dr. R. William Liddle dan
Dr. Thomas B. Pepinsky

Atas karya ilmiah mereka yang berjudul:
“Testing Islam’s Political Advantage: Evidence from Indonesia.”

Penghargaan ini diberikan kepada paper terbaik yang dipresentasikan di pertemuan tahunan yang diadakan oleh APSA. Penganugerahan Franklin L. Burdette/Pi Sigma Alpha Award yang diberikan asosiasi ilmuwan politik paling bergengsi sejagad ini telah dimulai sejak tahun 1964. Nama-nama besar seperti Samuel Huntington, Sidney Tarrow, Michael Wallerstein, dan Mancur Olson pernah menerima Franklin L. Burdette/Pi Sigma Alpha Award ini. Dalam beberapa kasus, APSA sering tidak memberikan award tersebut karena tidak ada yang dianggap layak.

Penghargaan tahun ini akan diserahkan pada acara APSA Awards Luncheon and Ceremony pada Kamis, 2 September 2010 di Washington DDC, Amerika Serikat.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengucapkan selamat kepada para penerima Franklin L. Burdette/Pi Sigma Alpha Award 2010, khususnya Dr. Saiful Mujani, mantan Direktur Eksekutif LSI yang kini menjabat sebagai CEO PT. Data LSI atas penghargaan yang beliau terima. Sebagai ilmuwan, tidak kebahagiaan yang paling tinggi bagi Dr. Saiful Mujani kecuali dihargai oleh otoritas tertinggi di dunia atas karya keilmuan di bidang terkait.

Evaluasi Publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan SBY-Boediono

Naiknya kembali SBY sebagai presiden dibarengi optimisme publik yang kuat. Tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja SBY pada periode sebelumnya tergolong tinggi. Karena itu publik memberikan dukungan kepada SBY hingga ia menang dalam satu putaran pemilihan umum.

Berbekal mandat yang besar, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun kali ini terjadi pro-kontra tentang kapabilitas figur-figur yang diangkat SBY dalam KIB II.

Survei ini akan melihat sikap masyarakat terhadap kinerja SBY dan kabinetnya.

Apakah optimisme publik terpenuhi?
Apakah kasus-kasus yang hangat dibicarakan berpengaruh terhadap kinerjanya?

Evaluasi Publik terhadap kinerja DPR

Dalam waktu dekat kita akan memiliki DPR baru yang melaksanakan tugasnya untuk periode lima tahun mendatang. Seberapa besar harapan publik yang dibebankan pada DPR baru tersebut sebagian ditentukan oleh persepsi publik atas kinerja DPR yang segera digantikannya.

-Bagaimana evaluasi publik terhadap kinerja DPR selama ini?
-Seberapa puaskah publik terhadap kinerja DPR dalam menjalankan fungsi pokoknya, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan?
-Apakah problem paling penting yang diwarisi dari DPR yang akan segera berakhir masa tugasnya, dan itu harus diselesaikan oleh DPR mendatang?

Komunalisme dan Individualisme Masyarakat Indonesia

Saat kampanye Pilpres lalu, masyarakat disuguhi perdebatan antara kebijakan ekonomi neo-liberal dan ekonomi kerakyatan. Oleh banyak pihak, pengkutuban konsep ekonomi ke dalam dua istilah ini dipandang tidak tepat, karena sejak dulu pemerintah Indonesia tidak pernah menerapkan salah satu dari keduanya. Meski demikian, perdebatan ini menyiratkan sebuah dikotomi antara kebijakan yang berorientasi populis dan yang menekankan pasar. Lebih jauh lagi, keduanya merepresentasikan pandangan yang menekankan kepentingan komunal dan kebebaan individu. Oleh pesaingnya, rezim SBY dinilai mengutamakan pasar dan mengabaikan kepentingan masyarakat miskin.

Beberapa waktu sebelumnya, masyarakat juga menyaksikan perseteruan keagamaan yang berpangkal pada dikotomi antara kebebasan beragama atau berkeyakinan dan keharusan mengikuti institusi agama yang mapan.

Kriteria Ideal Menteri dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan SBY Menjelang Terbentuknya Kabinet Baru

Mengangkat menteri adalah hak prerogatif presiden. Namun, seorang presiden pasti memiliki pertimbangan tertentu dalam membangun kabinet yang kuat dan efisien.

Pertama, kapasitas dan profesionalitas serta kecakapan teknis calon menteri, sehingga presiden terpilih mampu membentuk zaken kabinet atau profesional dan memiliki kompetensi, baik secara keilmuan maupun pengalaman dan jam terbang panjang dalam bidang tertentu.

Kedua, dalam membentuk kabinet, presiden terpilih juga sulit untuk mengabaikan representasi politik dari partai-partai yang mendukungnya maupun untuk mendapatkan dukungan dari parlemen. Akseptabilitas secara politik seringkali diwujudkan dengan menarik nama-nama calon menteri yang disodorkan oleh partai-partai sebagai bagian dari deal-deal politik yang lazim terjadi dalam politik.

-Bagaimana seorang presiden menyikapi rekomendasi nama-nama yang diusulkan baik dari kalangan profesional maupun partai politik?

Kualitas Pelaksanaan Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi

Dalam tahun 2009 ada dua peristiwa politik lima tahunan paling penting:
-Pemilu untuk anggota DPR/DPRD/DPD 9 April 2009 dan
-Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli 2009.

Secara teknis, pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres banyak dikritik karena banyak kekurangannya. Bahkan ada pihak yang menilai pemilu tersebut telah gagal, dan jauh dari memuaskan harapan. Kritik tersebut terutama dari politisi dan elite yang secara teknis cukup mengerti bagaimana pemilu harus dilaksanakan. Namun demikian, lepas dari kekurangan tersebut, kelihatannya kebanyakan komponen bangsa menerima hasil pemilu tersebut, dan tentu dengan banyak catatan.

Pertanyaan ini penting karena …..........

Etzioni in Southeast Asia The Indonesia Exception

Oleh Catharin Dalpino Georgetown-University, Washington, D.C.

Indonesian Democracy and the Transformation of Political Islam

Oleh Thomas B. Pepinsky, Prof. William Liddle & Dr. Saiful Mujani

Democracy is a difficult political system because it leads to a fundamental paradox of participation. On one hand, democracy is a political system that empowers all of a country’s citizens to participate in their own governance. At the very least, following the minimalist or procedural conception of democracy of Schumpeter (1947) and others, a democratic government is one in which citizens choose their leaders through competitive elections.

Journal of Democracy: Personalities, Parties, and Voters

Oleh Prof. William Liddle & Dr. Saiful Mujani

Saiful Mujani is the principal investigator and a founder of the IndonesianSurvey Institute (LSI) and associate professor of political studiesat the Universitas Islam Negeri, Jakarta. R. William Liddle, professor of political science at Ohio State University, has published numerous books and articles on Indonesian politics. This essay draws upon an earlier version entitled “Voters and the New Indonesian Democracy” by Saiful Mujani and R. William Liddle, which will appear in Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society, edited by Edward Aspinall and Marcus Mietzner (2010). It is published here with the kind permission of the publisher, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, http://bookshop.iseas.edu.sg.

LEADERSHIP, PARTY AND RELIGION : Explaning Voting Behavior In Idonesia

Oleh Dr. Saiful Mujani & Prof. William Liddle

This case study tests the significance of leadership, party ID, religious orientation, political economy, sociological and demographic factors in the legislative and presidential choices of voters in the new Indonesian democracy.

Indonesia’s Approaching Elections : Politics, Islam and Public Opinion

Oleh Dr. Saiful Mujani & Prof. William Lidlle

Project Muse : http//muse.jhu.edu

How strong is Islamism in Indonesia, the world’s largest Muslim-majority country? And what are the implications of that strength for the newly restored democracy, which in 2004 is slated to hold elections for the second time since the Suharto dictatorship fell in 1998? Journalistic observers often seem tentative or even puzzled in their assessments. In September 2003, for example, a New York Times article relayed that “some have begun to ask whether the Islamists who want to create a caliphate across the Muslim areas of Southeast Asia will at the very least eventually succeed in Indonesia.”1 Yet just a month earlier, the Times had dismissively portrayed a meeting of Islamic militants, intended as a show of strength. The gathering was sparsely attended, the paper reported, and “none of the invited mainstream politicians showed up.”