Riset Terbaru
EVALUASI PUBLIK TERHADAP KINERJA 100 HARI PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO
Naiknya kembali SBY sebagai presiden dibarengi optimisme publik yang kuat. Tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja SBY pada periode sebelumnya tergolong tinggi. Karena itu publik memberikan dukungan kepada SBY hingga ia menang dalam satu putaran pemilihan umum.
Berbekal mandat yang besar, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun kali ini terjadi pro-kontra tentang kapabilitas figur-figur yang diangkat SBY dalam KIB II.
Survei ini akan melihat sikap masyarakat terhadap kinerja SBY dan kabinetnya.
Apakah optimisme publik terpenuhi?
Apakah kasus-kasus yang hangat dibicarakan berpengaruh terhadap kinerjanya?
Riset Sebelumnya
Komunalisme dan Individualisme Masyarakat Indonesia
Saat kampanye Pilpres lalu, masyarakat disuguhi perdebatan antara kebijakan ekonomi neo-liberal dan ekonomi kerakyatan. Oleh banyak pihak, pengkutuban konsep ekonomi ke dalam dua istilah ini dipandang tidak tepat, karena sejak dulu pemerintah Indonesia tidak pernah menerapkan salah satu dari keduanya. Meski demikian, perdebatan ini menyiratkan sebuah dikotomi antara kebijakan yang berorientasi populis dan yang menekankan pasar. Lebih jauh lagi, keduanya merepresentasikan pandangan yang menekankan kepentingan komunal dan kebebaan individu. Oleh pesaingnya, rezim SBY dinilai mengutamakan pasar dan mengabaikan kepentingan masyarakat miskin.
Beberapa waktu sebelumnya, masyarakat juga menyaksikan perseteruan keagamaan yang berpangkal pada dikotomi antara kebebasan beragama atau berkeyakinan dan keharusan mengikuti institusi agama yang mapan.
Kriteria Ideal Menteri dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan SBY Menjelang Terbentuknya Kabinet Baru
Mengangkat menteri adalah hak prerogatif presiden. Namun, seorang presiden pasti memiliki pertimbangan tertentu dalam membangun kabinet yang kuat dan efisien.
Pertama, kapasitas dan profesionalitas serta kecakapan teknis calon menteri, sehingga presiden terpilih mampu membentuk zaken kabinet atau profesional dan memiliki kompetensi, baik secara keilmuan maupun pengalaman dan jam terbang panjang dalam bidang tertentu.
Kedua, dalam membentuk kabinet, presiden terpilih juga sulit untuk mengabaikan representasi politik dari partai-partai yang mendukungnya maupun untuk mendapatkan dukungan dari parlemen. Akseptabilitas secara politik seringkali diwujudkan dengan menarik nama-nama calon menteri yang disodorkan oleh partai-partai sebagai bagian dari deal-deal politik yang lazim terjadi dalam politik.
-Bagaimana seorang presiden menyikapi rekomendasi nama-nama yang diusulkan baik dari kalangan profesional maupun partai politik?
Kualitas Pelaksanaan Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi
Dalam tahun 2009 ada dua peristiwa politik lima tahunan paling penting:
-Pemilu untuk anggota DPR/DPRD/DPD 9 April 2009 dan
-Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli 2009.
Secara teknis, pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres banyak dikritik karena banyak kekurangannya. Bahkan ada pihak yang menilai pemilu tersebut telah gagal, dan jauh dari memuaskan harapan. Kritik tersebut terutama dari politisi dan elite yang secara teknis cukup mengerti bagaimana pemilu harus dilaksanakan. Namun demikian, lepas dari kekurangan tersebut, kelihatannya kebanyakan komponen bangsa menerima hasil pemilu tersebut, dan tentu dengan banyak catatan.
Apakah kesan penerimaan, atau pemakluman tersebut punya akar di tingkat massa pemilih pada umumnya?
Pertanyaan ini penting karena …..........
EXIT POLL LSI PADA PILPRES 8 JULI 2009
Selain mengadakan Quick Count, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga mengadakan Exit Poll pada Pilpres 8 Juli 2009 kemarin. Exit poll membantu kita untuk mengetahui sebaran dan karakter demografis pemilih pasangan Megawati-Prabowo, SBY-Boediono dan JK-Wiranto berdasarkan kelompok Usia, Agama, Suku, Wilayah Jawa dan luar Jawa, Gender, tingkat Pendidikan, Pendapatan, latar belakang pilihan partai di pemilihan legislatif, afiliasi ormas keagamaan dan lain-lain.
Exit Poll adalah survei yang dilakukan dengan menanyakan beberapa hal kepada pemilih yang baru saja keluar dari TPS setelah memilih dengan alat bantu kuisoner.
HASIL QUICK COUNT LSI PILPRES, 8 JULI 2009
Lembaga Survei Indonesia (LSI) & TRANS Corp telah mengakhiri penghitungan cepat terhadap perolehan suara dalam Pemilu Presiden 2009-2014 dengan sampel 2.116 TPS yang tersebar di setiap Propinsi di seluruh Indonesia. Sampel TPS dipilih dengan menggunakan metode Kombinasi Stratified-Cluster Random Sampling.
Hasil akhir perhitungan cepat menunjukkan bahwa pasangan:
1. Mega-Prabowo (26.57%)
2. SBY-Boediono (60.82%)
3. JK-Wiranto (12.61%)
Artikel Pilihan
Testing Political Islam’s Economic Advantage: The Case of Indonesia
Oleh Thomas B. Pepinsky, Prof. William Liddle & Dr. Saiful Mujani
Across the Muslim world, Islamic political parties and social organizations have capitalized upon economic grievances to gain political support. But existing research has been unable to disentangle the role of Islamic party ideology from programmatic economic appeals and social services in explaining these parties’ popular support. We argue that contrary to widely accepted beliefs, Islamic party platforms play no direct role in explaining aggregate political support for Islamic parties. Rather, Islamic platforms provide voters with information that serves as a cue to attract citizens who are uncertain about parties’ economic policies. Using experiments embedded in an original nationwide survey in Indonesia, we find that Islamic parties are systematically more popular than otherwise
identical non-Islamic parties only under cases of economic policy
uncertainty. When respondents know economic policy platforms, Islamic parties never have an advantage over non-Islamic parties. Our findings demonstrate that political Islam’s economic advantage is real, but critically circumscribed by parties’ economic platforms and voters’ knowledge of them.
LEADERSHIP, PARTY AND RELIGION : Explaning Voting Behavior In Idonesia
Oleh Dr. Saiful Mujani & Prof. William Liddle
This case study tests the significance of leadership, party ID, religious orientation, political economy, sociological and demographic factors in the legislative and presidential choices of voters in the new Indonesian democracy.
DISSERTATION
Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia
Oleh Dr. Saiful Mujani
A global tendency in the post-cold war period is the increase in the number of democratic or democratizing regimes. However, this tendency does not occur in most predominantly Muslim states (Freedom House 2002, Lipset 1994, Huntington 1997, 1991). On the basis of Freedom House’s Index of Political Rights and Civil Liberty in the last three decades, Muslim states have generally failed to establish democratic politics. In that period, only one Muslim country has established a full democracy for more than five years, i.e. Mali in Africa. There are twelve semi-democratic countries, defined as partly free. The rest (35 states) are authoritarian (fully not free). Moreover, eight of the fifteen most repressive regimes in the world in the last decade are found in Muslim states.
Indonesia’s Approaching Elections : Politics, Islam and Public Opinion
Oleh Dr. Saiful Mujani & Prof. William Lidlle
Project Muse : http//muse.jhu.edu
How strong is Islamism in Indonesia, the world’s largest Muslim-majority country? And what are the implications of that strength for the newly restored democracy, which in 2004 is slated to hold elections for the second time since the Suharto dictatorship fell in 1998? Journalistic observers often seem tentative or even puzzled in their assessments. In September 2003, for example, a New York Times article relayed that “some have begun to ask whether the Islamists who want to create a caliphate across the Muslim areas of Southeast Asia will at the very least eventually succeed in Indonesia.”1 Yet just a month earlier, the Times had dismissively portrayed a meeting of Islamic militants, intended as a show of strength. The gathering was sparsely attended, the paper reported, and “none of the invited mainstream politicians showed up.”
THE RISE OF SUSILO BAMBANG
Oleh Dr. Saiful Mujani
Asian Survey Vol. XLV, No. 1, January/February 2005
Tanggal dimuat: 19 Agustus 2005
Susilo Bambang Yudhoyono, a retired army officer, became Indonesia’s firstdirectly elected president, defeating incumbent Megawati Sukarnoputri in a landslide. Key positions in economic ministries were awarded both to pro-market and protectionist groups. A suicide bomb killed nine people and wounded nearly 200, intensifying the nation’s search for al-Qaeda-linked terrorists.
Riset & Publikasi
Indikator LSI
Quick Count : RIAU
QUICK COUNT : Pilkada Sumsel
Quick Count : Lampung
Publikasi
EVALUASI PUBLIK TERHADAP KINERJA DPR
Opini & Kolom
Testing Political Islam’s Economic Advantage: The Case of Indonesia
Oleh Thomas B. Pepinsky, Prof. William Liddle & Dr. Saiful Mujani
LEADERSHIP, PARTY AND RELIGION : Explaning Voting Behavior In Idonesia
Oleh Dr. Saiful Mujani & Prof. William Liddle
DISSERTATION
Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia
Oleh Dr. Saiful Mujani