Riset Terbaru
Kepercayaan Publik pada Pemberantasan Korupsi
Apa yang dinilai buruk atau negatif dalam demokrasi Indonesia sejauh ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum (rule of law) dan pengawasan terhadap korupsi (World Bank 2011).
Menurut Governance Indicator World Bank, dalam sepuluh tahun demokrasi Indonesia dan kontrol terhadap korupsi tidak mengalami kemajuan berarti, masih tetap negatif.
Penilaian ini didasarkan atas persepsi, pengalaman atau pengamatan berbagai kelompok di masyarakat: warga biasa, ahli, praktisi bisnis, aktivis NGO, dan pegawai pemerintah.
Apakah penilaian itu hanya bernilai bila dilakukan lewat pengamatan oleh ahli korupsi?
Riset Sebelumnya
Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik
Pemilu atau Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR masih sekitar 3 tahun lagi. Masih sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Partai-partai yang ada sekarang, yang punya kursi di DPR, mungkin secara umum makin menguat, stabil, atau melemah dalam menarik masa pemilih. Mungkin terlalu dini untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada Pemilu 2014. Namun demikian, dalam tiga kali Pemilu kita melihat terjadi perubahan besar dalam peta kekuatan partai.
-Pertanyaannya seberapa lemah?
-Apakah akan muncul partai baru dan akan hilang sejumlah partai yang ada dalam Pemilu 2014 nanti?
Menurunnya Kinerja Pemerintah dan Disilusi terhadap Partai Politik
Tahun 2010 dinilai banyak pihak sebagai tahun kegaduhan politik. Beberapa pengamat menilai hiruk-pikuk politik yang ditandai banyaknya kasus-kasus hukum yang beraroma politis itu dianggap menghambat kinerja pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode kedua ini.
Bagaimana opini publik menyangkut kinerja pemerintah dalam soal ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, stabilitas politik dan keamanan?
-Bagaimana tren kepuasan publik terhadap kinerja SBY sebagai presiden?
-Apa dampaknya terhadap konstelasi dukungan terhadap partai-partai?
Korupsi dan Ketidakpercayaan Publik terhadap Penegak Hukum
Salah satu sumber ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY jilid kedua adalah pada bidang penegakan hukum, terutama performance lembaga-lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi. Dua institusi penegak hukum di bawah Presiden, yakni kepolisian dan kejaksaan, bertanggung jawab atas menurunnya kredibilitas pemerintah dalam menangani kasus korupsi.
Bagaimana publik menilai komitmen institusi-institusi penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian dibandingkan KPK dan Pengadilan dalam pemberantasan korupsi?
-Bagaimana masyarakat menilai kemandirian atau independensi penegak hukum?
-Apakah publik bisa merasakan intervensi invisible hands para mafia dalam mempengaruhi keputusan hukum?
-Bagaimana pendapat publik terhadap hukuman yang bisa membuat jera para koruptor? Hukuman mati atau penjara seumur hidup?
WARISAN SOEHARTO: Apakah Rakyat Masih Menginginkannya?
Cukup sering muncul suara dan aktivitas politik yang mendelegitimasi demokrasi yang sedang kita jalani sekarang dalam berbagai bentuk aktivitas dan opini. Muncul framing media massa yang melaporkan opini warga yang mengesankan kemarahan pada pemerintahan demokrasi sekarang, dan menilai bahwa Indonesia akan lebih baik kembali ke bentuk pemerintahan seperti yang dipraktekkan Presiden Soeharto atau Orde Baru.
Ada yang mulai melupakan pengorbanan rakyat untuk reformasi 1998 dengan memberikan penilaian lebih positif pada rezim Orde Baru dan Soeharto. Kemudian ada kekuatan yang ingin melupakan kejahatan Orde Baru yang terekam selama lebih dari 30 tahun, dengan mengusulkannya menjadi PAHLAWAN NASIONAL.
Apakah memang masyarakat kita sudah lupa dengan kekejaman Orde Baru, dan mulai mencampakkan buah reformasi sekarang yang memang tidak jarang berasa pahit?
AKUNTABILITAS POLITIK: EVALUASI PUBLIK TERHADAP PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO
Rakyat telah memberi mandat secara demokratis kepada SBY-Boediono untuk periode 2009-2014. Bagaimana evaluasi publik terhadap kinerja SBY-Boediono dan pemerintahan secara umum? Seberapa puaskah publik terhadap kinerja SBY dan KIB II? Bagaimana dengan isu-isu hukum, politik dan ekonomi mutakhir, termasuk kasus tabung gas, TDL, dan lain-lain? Apakah kasus ini mengurangi tingkat kepercayaan terhadap kinerja pemerintah? Bagaimana elektabilitas partai-partai pada saat ini?
Survei opini publik yang dilakukan dengan cara dan metodologi yang benar merupakan salah satu cara sistematis untuk menampilkan opini publik nasional ke permukaan sehingga terjadi komunikasi antara rakyat dan elite politik di Jakarta. Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei ini secara periodik untuk tujuan di atas.
Artikel Pilihan
Etzioni in Southeast Asia The Indonesia Exception
Oleh Catharin Dalpino Georgetown-University, Washington, D.C.
Indonesian Democracy and the Transformation of Political Islam
Oleh Thomas B. Pepinsky, Prof. William Liddle & Dr. Saiful Mujani
Democracy is a difficult political system because it leads to a fundamental paradox of participation. On one hand, democracy is a political system that empowers all of a country’s citizens to participate in their own governance. At the very least, following the minimalist or procedural conception of democracy of Schumpeter (1947) and others, a democratic government is one in which citizens choose their leaders through competitive elections.
Journal of Democracy: Personalities, Parties, and Voters
Oleh Prof. William Liddle & Dr. Saiful Mujani
Saiful Mujani is the principal investigator and a founder of the IndonesianSurvey Institute (LSI) and associate professor of political studiesat the Universitas Islam Negeri, Jakarta. R. William Liddle, professor of political science at Ohio State University, has published numerous books and articles on Indonesian politics. This essay draws upon an earlier version entitled “Voters and the New Indonesian Democracy” by Saiful Mujani and R. William Liddle, which will appear in Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society, edited by Edward Aspinall and Marcus Mietzner (2010). It is published here with the kind permission of the publisher, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, http://bookshop.iseas.edu.sg.
LEADERSHIP, PARTY AND RELIGION : Explaning Voting Behavior In Idonesia
Oleh Dr. Saiful Mujani & Prof. William Liddle
This case study tests the significance of leadership, party ID, religious orientation, political economy, sociological and demographic factors in the legislative and presidential choices of voters in the new Indonesian democracy.
Indonesia’s Approaching Elections : Politics, Islam and Public Opinion
Oleh Dr. Saiful Mujani & Prof. William Lidlle
Project Muse : http//muse.jhu.edu
How strong is Islamism in Indonesia, the world’s largest Muslim-majority country? And what are the implications of that strength for the newly restored democracy, which in 2004 is slated to hold elections for the second time since the Suharto dictatorship fell in 1998? Journalistic observers often seem tentative or even puzzled in their assessments. In September 2003, for example, a New York Times article relayed that “some have begun to ask whether the Islamists who want to create a caliphate across the Muslim areas of Southeast Asia will at the very least eventually succeed in Indonesia.”1 Yet just a month earlier, the Times had dismissively portrayed a meeting of Islamic militants, intended as a show of strength. The gathering was sparsely attended, the paper reported, and “none of the invited mainstream politicians showed up.”
Riset & Publikasi
Indikator LSI
Quick Count : Jawa Timur
Quick Count : Kota Makasar
Quick Count : KALTIM Putaran Final
Publikasi
Opini & Kolom
Etzioni in Southeast Asia The Indonesia Exception
Oleh Catharin Dalpino Georgetown-University, Washington, D.C.
Indonesian Democracy and the Transformation of Political Islam
Oleh Thomas B. Pepinsky, Prof. William Liddle & Dr. Saiful Mujani
Journal of Democracy: Personalities, Parties, and Voters
Oleh Prof. William Liddle & Dr. Saiful Mujani