Skip to content


 

Publik Merasa Kekuatan Teritorial TNI Masih Penting

Dalam prisip supremasi sipil, TNI tidak bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sebab tugas ini di tangan polisi. Kehadiran kekuatan teritorial dari desa dan tingkat kecamatan hingga provinsi mengaburkan peran tentara dan polisi. Karena itu, dalam rangka supremasi sipil, kekuatan-kekuatan teritoral tersebut seharusnya tidak ada. Tapi terhadap gagasan ini mayoritas publik tidak mendukung. Publik pada umumnya masih melihat pentingnya kehadiran kekuatan teritorial untuk keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berikut Grafik dukungan publik terhadap institusi teritorial TNI :
Sikap publik terhadap keberadaan institusi teritorial TNI: Setuju atau Tidak Setuju?

Dilihat dari sisi ini, realisasi supremasi sipil menghadapi tantangan, dan ini bisa menjadi dalih untuk mempertahankan kekuatan teritorial TNI.

Karena itu, Demokrasi Indonesia sebenarnya masih rentan terhadap kemungkinan tentara terlibat dalam masalah-masalah yang tidak terkait dengan prinip supremasi sipil, dan UU pertahanan 2004 memberi beberapa celah untuk itu, misalnya pasal 7, ayat 2, poin 9 (membantu pemerintah daerah) dan 10 (membantu kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban).

Namun demikian, Secara umum, masyarakat menolak keterlibatan tentara aktif dalam politik praktis. Sentimen ini fluktuatif dari tahun ke tahun.

Berikut grafik dukungan publik terhadap keterlibatan TNI dalam politik praktis :

Walaupun mayoritas publik tak lagi menginginkan keterlibatan TNI dalam politikpraktis (kekuasaan), namun demikian angka rata-rata sekitar 26% dalam enam tahun terakhir merupakan angka afirmasi publik yang cukup tinggi. Ke depan, angka ini harus semakin kecil. Di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, dukungan atas keterlibatan tentara dalam politik praktis di bawah 10%.

Berikut grafik dukungan publik terhadap keterlibatan tentara aktif dalam politik praktis di sejumlah negara : (Sumber: World Value Survei 90-an)

Dari data tersebut, peringkat Indonesia berada pada negara-negara demokrasi baru yang yang belum stabil, dan masih terbuka terhadap kemungkinan kudeta oleh tentara.

04/04/2006
22/03/2010

Etzioni in Southeast Asia The Indonesia Exception

Oleh Catharin Dalpino Georgetown-University, Washington, D.C.

22/03/2010

Indonesian Democracy and the Transformation of Political Islam

Oleh Thomas B. Pepinsky, Prof. William Liddle & Dr. Saiful Mujani

19/03/2010

Journal of Democracy: Personalities, Parties, and Voters

Oleh Prof. William Liddle & Dr. Saiful Mujani