Mayoritas Warga menghendaki agar pencalonan presiden, gubernur, bupati dan wali kota tidak hanya boleh oleh partai politik tapi juga boleh oleh kelompok-kelompok di luar partai maupun perorangan.
Pencalonan hanya oleh partai politik, apakah itu dalam pemilu Presiden maupun dalam Pilkada, dipandang publik sebagai pengekangan terhadap hak-hak politik warga.
Aspirasi warga secara nasional ini merupakan tantangan bagi partai politik.
Kalau partai memandang bahwa calon independen merupakan sumber bagi terciptanya politik yang semakin terfragmentasi, dan sumber bagi efektivitas pemerintahan, maka pandangan ini belum cukup tersosialisasi di masyarakat sehingga warga pada umumnya memandang positif calon independen.
Sentimen positif terhadap calon independen tersebut bisa juga muncul dari pengalaman bahwa calon-calon yang dimonopoli oleh partai politikpun cenderung bekerja kurang efektif juga. Karena itu tidak ada alasan nyata bagi warga untuk menyerahkan seleksi kepemimpinan strategis kepada partai politik.
Kekecewaan atau rasa tidak puas terhadap pelaksanaan demokrasi sejauh ini memperkuat dukungan terhadap gagasan calon independen.
Rendahnya kepercayaan publik pada parpol meningkatkan dukungan pada gagasan calon independen. Tidak ada perbedaan berarti antara pendukung satu partai dengan pendukung partai lainnya dalam mensikapi calon independen ini. Umumnya mereka, apapun partai yang cenderung mereka dukung, setuju dengan gagasan calon independen. Secara lebih khusus pendukung PAN, PKS, dan PD, cenderung lebih banyak yang positif terhadap gagasan calon independen. Ini bukan karena partai-partai itu sendiri tapi lebih karena latar belakang pendidikan dari pendukung partai-partai tersebut yang relatif lebih tinggi dibanding pendukung partai-partai lain.
Warga yang lebih berpendidikan cenderung lebih kuat dalam mendukung gagasan calon independen.
Download Document : Dukungan terhadap Calon Independen.pdf
24/07/2007