Dalam dua tahun terakhir, banyak problem daerah menjadi fokus liputan media massa, baik itu berupa masalah lama yang muncul lagi dalam bentuk baru ataupun problem baru sama sekali. Kasus pelanggaran HAM di Mesuji, Lampung, misalnya. Ini adalah konflik lama soal perebutan lahan antara penduduk dengan korporasi. Jika dulu konflik itu beraras pada konflik antara penduduk lokal dengan korporasi pemerintah, kini dalam kasus Mesuji, antara penduduk dengan korporasi swasta yang melibatkan aparat negara.
Contoh paling mutakhir adalah sidang judicial review yang diajukan oleh Pemerintahan Provinsi Kaltim yang sekarang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Pemprov Kaltim menggugat ketidakadilan dalam hal pembagian keuntungan hasil tambang sudah lama bergema sejak Orde Baru. Namun kini mendapat gelanggang baru di MK.
Secara kelembagaan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Senayan seharusnya hadir sebagai lembaga yang menjadi kanal kepentingan daerah di pentas politik nasional. Namun sejauh mana masyarakat tahu tentang DPD, fungsinya, serta harapan macam apa yang dimiliki publik terhadap DPD?
Download Rilis Selengkapnya:
Peluang dan Harapan atas DPD RI_Release @LSI_Lembaga.pdf