Skip to content


 

Rilis Survei Nasional 06 Desember 2020

Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia

Menjelang Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang masih berjuang untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi sebagai salah satu amanat reformasi 1998 saat ini masih mengalami pasang surut dan seolah tenggelam dalam isu penanggulangan wabah COVID-19.

Setidaknya dalam dua tahun terakhir, pasang surut pemberantasan korupsi terjadi. Pada 2018, Presiden Joko Widodo mencanangkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Akan tetapi, pada 2019, terdapat revisi atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Revisi tersebut sempat menimbulkan polemik karena dinilai melemahkan KPK. Lalu, sekitar setahun setelah revisi UU tersebut, di tengah wabah COVID-19, baru-baru ini KPK kembali membuat gebrakan dengan melakukan penangkapan terhadap dua menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo.

Berbagai perkembangan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana publik mengevaluasi kinerja pemberantasan korupsi. Selain itu, bagaimana masyarakat menilai kinerja berbagai lembaga, khususnya Presiden, KPK, dan Polisi dalam pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, bagaimana sikap masyarakat terhadap korupsi dan sejauh mana partisipasi masyarakat untuk memberantas, atau sebaliknya, ikut melakukan korupsi.

Selain program bantuan sosial, pemerintah di berbagai level juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Surat Izin Keluar-Masuk wilayah, dan program layanan publik di masa pandemi yang pelaksanaannya perlu diketahui, apakah terjadi penyelewengan atau tidak.

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dilakukan survei nasional untuk mengetahui persepsi publik tentang korupsi. Survei tersebut dapat menjadi salah satu ukuran tentang keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia menurut masyarakat umum. Selain itu, survei telah dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, yakni tahun 2016, 2017, dan 2018 sehingga diperoleh tren persepsi publik tentang korupsi.

Karena populasi survei ini adalah masyarakat umum, maka tipe korupsi yang lebih banyak ditanyakan sebagai pengalaman adalah petty corruption. Hasil survei ini digunakan sebagai salah satu bahan untuk untuk membuat strategi antikorupsi yang lebih efektif untuk masyarakat yang lebih luas.

Survei dilakukan pada 29 November – 3 Desember 2020.


Untuk membaca laporan lengkap hasil survei ini, silahkan unduh laporan lengkapnya:
RILIS_Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia_6 Desember 2020.pdf

06/12/2020
22/03/2010

Etzioni in Southeast Asia The Indonesia Exception

Oleh Catharin Dalpino Georgetown-University, Washington, D.C.

22/03/2010

Indonesian Democracy and the Transformation of Political Islam

Oleh Thomas B. Pepinsky, Prof. William Liddle & Dr. Saiful Mujani

19/03/2010

Journal of Democracy: Personalities, Parties, and Voters

Oleh Prof. William Liddle & Dr. Saiful Mujani