EVALUASI PUBLIK TERHADAP KASUS MAFIA MINYAK GORENG DAN PENYELENGGARAN MUDIK LEBARAN 2022
Pengantar:
Dalam waktu sekitar tiga bulan terakhir masyarakat diterpa masalah kelangkaan minyak goreng diiringi dengan makin tingginya harga salah satu sembako ini hingga tingkat yang sulit dijangkau masyarakat kebanyakan. Di banyak tempat, masyarakat terlihat antri untuk memperoleh minyak goreng berharga terjangkau. Masalah ini juga merembet ke harga-harga lain seperti harga makanan yang banyak memakai minyak goreng.
Masalah ini disinyalir bukanlah hal yang terjadi karena mekanisme hukum ekonomi semata, tapi diakibatkan juga oleh kebijakan dan aktor yang menarik keuntungan seperti dugaaan adanya mafia.
Masalah yang terasa luas ini memang mengharuskan pemerintah bertindak cepat. Tindakan itu terlihat antara lain dengan upaya Kejaksaan Agung untuk mengungkap mafia minyak goreng dan dukungan presiden secara penuh. Pemerintah kemudian juga mengambil kebijakan melarang ekspor CPO dalam upaya normalisasi harga minyak goreng.
Selain itu, selama dua atau tiga bulan terakhir masyarakat juga mengalami peristiwa tahunan yang sangat penting dan berdampak luas, yaitu mudik lebaran. Setelah selama dua tahun terakhir mudik dilarang karena wabah Corona, pada tahun 2022 ini pemerintah membolehkan mudik. Seperti sudah diperkirakan, mudik tahun ini terasa lebih masif dibanding sebelum wabah.
Bagaimanakah penilaian publik terhadap pengungkapan kasus mafia minyak goreng ini? Bagaimana pula evaluasi publik terhadap kebijakan dan penyelenggaraan mudik? Apakah pemerintah dinilai cukup mampu mengantisipasi semua keperluan dalam penyelanggaraannya?
Untuk mengetahui opini publik terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei nasional pasca pelaksanaan mudik 2022.
Download Rilis selengkapnya disini: